Babinsa Koramil Pandawan Pastikan Jalan Santai HUT RI Berlangsung Aman

  

HULU SUNGAI TENGAH – Babinsa Koramil 1002-05/Pandawan dipimpin Peltu Adie Riyanto melaksanakan pengamanan kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di wilayah Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Sabtu (29/8).

Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar. Babinsa bersama unsur terkait turut mengatur jalannya peserta, terutama pada sejumlah titik yang menjadi lintasan kegiatan.

Peltu Adie Riyanto mengatakan kehadiran personel TNI dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari upaya memberikan rasa aman sekaligus mendukung kelancaran berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

"Kami berupaya memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat mengikuti jalan santai dengan nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Danramil 1002-05/Pandawan Kapten Inf Muhammad Fadillah melalui Peltu Adie Riyanto menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat merupakan bentuk dukungan TNI terhadap kegiatan positif yang dilaksanakan warga.

Menurut dia, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hendaknya menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat persatuan di tengah masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan kegiatan positif yang mempererat silaturahmi dan kebersamaan," katanya.

Kegiatan jalan santai tersebut berlangsung meriah dengan diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Kehadiran Babinsa di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman serta memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dengan tertib.(pen1002hst).

PERNAS ADINKES 2026 Dorong Kolaborasi Pengendalian Dengue

Malang, 24 Agustus 2026 – Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) menyelenggarakan Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 di Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.

Mengusung tema “Kolaborasi Menuju Layanan Primer Kuat”, kegiatan ini mempertemukan perwakilan Dinas Kesehatan, Puskesmas, laboratorium kesehatan, tenaga medis dan kesehatan, akademisi, praktisi, pemerintah desa dan kelurahan, serta lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat layanan kesehatan primer sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025–2029.

PERNAS ADINKES 2026 membahas penguatan layanan hipertensi, percepatan penurunan stunting, pengendalian AIDS, tuberkulosis, malaria, peningkatan tata kelola Puskesmas, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian dengue yang berdampak luas terhadap masyarakat, sistem kesehatan, dan perekonomian.

“PERNAS ADINKES menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan kebijakan kesehatan menjadi langkah yang dapat diterapkan di lapangan. Pengendalian dengue merupakan salah satu contoh isu yang membutuhkan kolaborasi tersebut, karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah dan perlu pendekatan menyeluruh dengan menggunakan semua modalitas dan melibatkan berbagai pihak,” ujar dr. M. Subuh, MPPM, Ketua Umum PP ADINKES.

Beban Dengue Capai Hampir Rp9 Triliun

Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan pada 2024 terdapat lebih dari dua juta rawat inap akibat dengue. Total beban ekonomi penyakit tersebut mencapai hampir Rp9 triliun bagi sistem kesehatan, pasien, dan keluarga.

Dari jumlah tersebut, biaya dengue bagi BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp3 triliun. Pasien BPJS dan keluarganya masih menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung dan hilangnya pendapatan. Sementara beban pasien di segmen swasta, termasuk biaya medis, nonmedis, dan hilangnya pendapatan, diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.

Pemerintah memperkuat pengendalian dengue melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue terbaru yang mencakup surveilans dan deteksi dini, tata laksana kasus, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Wolbachia, serta vaksinasi sebagai bagian dari strategi pencegahan terintegrasi.

dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyoroti pentingnya penguatan surveilans dan integrasi data.

“Salah satu tantangan yang perlu segera kita benahi adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat. Oleh karena itu, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengendalian dengue harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku harus berjalan beriringan dengan pengembangan vaksinasi dengue yang berbasis bukti dan rekomendasi ilmiah.”

Diagnosis, Tatalaksana, dan Pencegahan

Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam mengenali dan menangani dengue menjadi bagian penting dalam menekan risiko keparahan dan kematian. Tenaga kesehatan perlu mengenali tanda bahaya, memantau kondisi pasien, memberikan tata laksana yang tepat, dan merujuk pasien bila diperlukan.

“Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan. Diagnosis dapat dibantu dengan beberapa pemeriksaan laboratorium yang tersedia, sekalipun sesuai prinsip kedokteran, memahami riwayat sakit dan memeriksa kondisi pasien secara teliti adalah modal utama. Karena dengue tidak memiliki antivirus yang mujarab, upaya pencegahan sangat diandalkan. Salah satu modalitas pencegahan adalah melalui vaksinasi, yang akan melengkapi strategi pengendalian dengue standar seperti pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, dan edukasi masyarakat secara terus menerus. Setiap intervensi memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga hasil yang optimal akan dicapai apabila seluruh upaya tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., SpA(K), Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Pembahasan dengue dikemas dalam simposium “Upaya Strategis Pengendalian Dengue” pada 6 Agustus 2026. Simposium membahas RAN Pengendalian Dengue, pembiayaan, diagnosis dan tata laksana, pencegahan melalui vaksinasi, beban dengue, penguatan layanan di Puskesmas, desain program vaksinasi daerah, serta pembelajaran dari implementasi vaksinasi dengue di Kabupaten Probolinggo.

Sebagai tindak lanjut, PP ADINKES menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pengendalian dengue. Rekomendasi tersebut meliputi, Integrasi data dengue dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan sumber data kesehatan lainnya, Penguatan surveilans melalui pemeriksaan dan pelaporan IgG, IgM, dan NS1 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), disertai kajian biaya dan manfaat untuk mempertimbangkan layanan nonkapitasi, Penguatan kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor dengan indikator kinerja yang terukur, Penggunaan vaksin dengue secara bertahap di daerah dengan endemisitas tinggi setelah melalui proses, Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis, data epidemiologi, efektivitas, dan keamanan vaksin.

Melalui PERNAS ADINKES 2026, ADINKES mendorong kebijakan nasional diterjemahkan menjadi program yang efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan layanan primer, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, percepatan penurunan stunting, tata kelola Puskesmas, serta pengendalian dengue membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan publik.

Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa, Stafter Kodim 0910/Malinau Komsos di Desa Putat

  

MALINAU, Kalimantan Utara – Dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan desa, Anggota Staf Teritorial (Stafter) Kodim 0910/Malinau melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama aparat Pemerintah Desa Putat, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat koordinasi antara TNI dan pemerintah desa. Anggota Stafter Kodim 0910/Malinau Serka Akbar dan Serda Agustinus bersama aparat desa bertukar informasi mengenai kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Serka Akbar mengatakan, Komsos merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara selaras dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui komunikasi yang baik, kita dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat bersama-sama mendukung pembangunan serta kemajuan Desa Putat,” ujar Serka Akbar.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan pemerintah desa perlu terus diperkuat karena pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Selain mendukung pembangunan, komunikasi yang rutin juga penting untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas wilayah.

Kegiatan Komsos tersebut sekaligus menjadi wujud kehadiran TNI dalam mendukung pemerintah desa dan masyarakat. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan sinergi yang terbangun dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Putat.

Karhutla di Mahela HST Ditangani Petugas Gabungan hingga Api Terkendali

 

BARABAI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah perbatasan Desa Mahela, Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan Desa Abung Surapati, Kecamatan Limpasu, Kamis (27/8) malam.

Kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 WITA di kawasan lahan persawahan Desa Mahela. Petugas gabungan dari Koramil 1002-01/BAS, Polsek, PLN, BPK Birayang Surapati, BPBD HST serta relawan langsung bergerak melakukan upaya pemadaman.

Dengan menggunakan peralatan pemadam dan mesin, petugas bersama relawan berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke area lainnya.

Plh.Danramil 1002-01/BAS Peltu A.Turidi  melalui petugas di lapangan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada kondisi cuaca kering seperti saat ini.

“Penanganan dilakukan bersama-sama dengan unsur terkait dan relawan. Alhamdulillah, api saat ini sudah dapat dikendalikan,” ujar petugas di lapangan.

Dalam penanganan tersebut, Koramil 1002-01/BAS mengerahkan dua personel, Polsek dua personel, PLN dua personel, BPK Birayang Surapati lima personel, serta BPBD sebanyak 10 personel.

Petugas masih mewaspadai potensi munculnya kembali titik api. Salah satu kendala dalam proses pemadaman adalah kondisi sumber air yang kering dan lokasinya cukup jauh dari permukiman.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi benar-benar aman dan tidak terjadi penyalaan kembali.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas.(pen1002hst).

Polda Papua Dorong Keterbukaan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel

 

Jayapura – Polda Papua meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik melalui kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Sidang Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan di wilayah Polda Papua, yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Kamis (27/08/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Papua, Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Drs. Saptono Erlangga Waskitoroso, M.I.Kom., para pejabat utama Polda Papua, para Kapolres jajaran, Kasubag Renmin Satker, Kasi Humas Polres jajaran serta staf Ro PID Divhumas Polri.

Kegiatan diawali dengan penyambutan Kapolda Papua dan Karo PID Divhumas Polri, kemudian dilanjutkan tradisi Colo Sagu dan Tari Obor yang ditampilkan Srikandi Bidang Humas Polda Papua sebagai bagian dari penyambutan sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Papua.

Dalam sambutan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. yang disampaikan Karo PID Divhumas Polri disebutkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Karo PID Divhumas Polri mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya menyamakan pemahaman jajaran dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, transparan dan akuntabel.

“Dalam mewujudkan Polri yang PRESISI, pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan informasi menjadi hal yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ucap Brigjen Saptono.

Ia menyebutkan, Polri telah meraih predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 96,46 pada 2024 dan meningkat menjadi 98,90 serta menempati peringkat pertama pada 2025. Capaian tersebut, menurutnya, harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Brigjen Saptono menjelaskan bahwa pada prinsipnya informasi publik bersifat terbuka, namun terdapat informasi tertentu yang dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pengecualian harus dilakukan secara ketat, terbatas, memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pengujian konsekuensi,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap informasi yang memang memiliki konsekuensi apabila dibuka kepada publik.

“Uji konsekuensi menjadi tahapan penting sebelum suatu informasi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Proses ini harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul apabila informasi dibuka maupun ditutup,” ucap Kapolda.

Kapolda juga meminta jajaran PPID di lingkungan Polda Papua memahami ketentuan yang berlaku dan memberikan pelayanan informasi secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel.

“Pelayanan informasi di lingkungan Polda Papua harus mengedepankan prinsip keterbukaan, namun pada saat yang sama informasi yang memang wajib dilindungi harus dijaga dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Papua mendorong adanya keseragaman pemahaman dan tata kelola informasi publik di seluruh jajaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Rayakan Kemerdekaan dengan Sederhana, Warga Darungan Gelar Tasyakuran dan Bagi Hadiah Lomba

  

Lumajang – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus tumbuh di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan tasyakuran sekaligus penyerahan hadiah lomba anak-anak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di Dusun Darungan RT 025 RW 006, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu malam (27/8/2026).

Kegiatan tasyakuran berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati hingga saat ini, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan antar warga.

Penyerahan hadiah kepada anak-anak yang mengikuti berbagai perlombaan menjadi salah satu rangkaian yang mendapat antusiasme warga. Pemberian penghargaan tersebut tidak hanya sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat anak-anak dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi motivasi agar mereka terus mengembangkan rasa percaya diri, sportivitas dan kebersamaan.

Saat dikonfirmasi Sertu Ahmad Supenil menyampaikan bahwa kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan seperti ini memiliki nilai positif, khususnya bagi generasi muda. Menurutnya, melalui kegiatan perlombaan dan kebersamaan warga, anak-anak dapat belajar mengenai sportivitas, kekompakan, disiplin serta pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan.

“Peringatan HUT Kemerdekaan bukan hanya sekadar merayakan, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan dan cinta tanah air kepada generasi muda. Kami berharap anak-anak terus semangat belajar, menjaga persatuan dan menjadi generasi penerus yang membanggakan,” ujar dia.

Sementara itu, Kampung Darungan Ibu Deni Fatmawati menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan hadiah lomba anak-anak dan tasyakuran tersebut dilaksanakan secara sederhana, namun tetap berlangsung penuh kebersamaan dan rasa syukur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada anak-anak sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar warga dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Kami melaksanakan kegiatan ini secara sederhana bersama warga. Penyerahan hadiah menjadi bentuk apresiasi kepada anak-anak yang telah ikut memeriahkan lomba, sedangkan tasyakuran menjadi ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita nikmati. Yang terpenting, kegiatan ini dapat menjadi momen kebersamaan dan mempererat silaturahmi warga,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tasyakuran dan penyerahan hadiah tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada perayaan semata, tetapi dapat diwujudkan melalui kepedulian, kebersamaan, gotong royong dan semangat membangun lingkungan. Kehadiran Babinsa juga diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di wilayah binaan. (Pendim0821)

Jaga Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kawal Bantuan Pangan untuk Warga

  

Lumajang – Upaya memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran terus dilakukan melalui sinergi TNI dan Polri di wilayah binaan. Babinsa Petahunan Koramil 0821-19/Sumbersuko Serka Iswan Dewi Samsukdin bersama Bhabinkamtibmas Petahunan Bripka Risky Hariadi melaksanakan pendampingan dan pengawalan penyaluran bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September di wilayah Petahunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (27/8/2026).

Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa dan Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat penerima bantuan. Kehadiran aparat kewilayahan diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang aman dan tertib selama proses penyaluran, sekaligus memastikan bantuan dapat diterima oleh warga yang telah terdata sebagai penerima.

Sebanyak 351 warga penerima bantuan pangan mengikuti proses penyaluran. Bantuan beras tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat.

Serka Iswan Dewi Samsukdin menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan untuk membantu memastikan proses penyaluran berlangsung dengan tertib dan lancar. Menurutnya, sinergi antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa dan seluruh pihak terkait sangat penting dalam mendukung kelancaran program bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami bersama Bhabinkamtibmas hadir untuk mendampingi dan mengawal proses penyaluran agar berjalan aman, tertib dan lancar. Kami berharap bantuan pangan ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warga penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar dia.

Sementara itu, Bripka Risky Hariadi menambahkan bahwa pengawalan bersama merupakan bentuk sinergitas TNI-Polri dalam memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan adanya pendampingan, proses penyaluran dapat berlangsung secara kondusif sehingga warga dapat menerima bantuan dengan nyaman.

"Melalui kegiatan pendampingan dan pengawalan ini, merupakan wujud sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama pemerintah dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan, khususnya program bantuan pangan yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Penyaluran bantuan pangan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat penerima. Warga diharapkan dapat memanfaatkan bantuan beras dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan pangan keluarga. (Pendim0821)

Tim Gabungan Tangani Karhutla di Kawasan Hutan TNBTS Desa Argosari

  

Lumajang — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di kawasan Ledok Bedor, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Kamis (27/8/2026).

Kondisi kemarau panjang menyebabkan vegetasi dan ranting di kawasan hutan mengering sehingga mudah terbakar. Kebakaran juga diduga dipicu oleh gesekan antar ranting yang kering.

Mengetahui adanya kebakaran tersebut, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD Kabupaten Lumajang dan personel TNBTS langsung bergerak melakukan penanganan. Sebelum menuju lokasi, tim melaksanakan apel kesiapan di Makoramil 0821/03 Senduro yang dipimpin Danramil 0821/03 Senduro, Kapten Czi Suharsono.

Tim gabungan kemudian bergerak menuju kawasan Ledok Bedor, Desa Argosari. Setibanya di lokasi, Babinsa Argosari bersama personel TNBTS langsung melakukan penanganan terhadap titik api yang masih dapat dijangkau dengan menggunakan peralatan yang tersedia di lapangan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan lainnya. Kondisi medan dan vegetasi yang kering menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan karhutla.

Hingga saat ini, masih terpantau adanya titik api dan kepulan asap putih di sekitar kawasan Ledok Bedor. Tim gabungan terus melakukan pemantauan serta penanganan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan.

Danramil 0821/03 Senduro, Kapten Czi Suharsono, menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan keselamatan personel dan upaya pencegahan agar api tidak semakin meluas.

“Kami bersama seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan dan pemantauan di lokasi. Kondisi kemarau membuat vegetasi sangat kering, sehingga api harus segera dikendalikan agar tidak merambat lebih luas,” ujarnya.

Kapten Czi Suharsono juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di kawasan hutan.

“Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran maupun kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan api,” pungkasnya. (Pendim 0821).