View AllNews

Nasional

Hukum

Latest News

12/02/26

TMMD ke-127 Kodim 0903/Bulungan Gelar Bakti Sosial, Salurkan Sembako untuk Warga Desa Salimbatu

  


Bulungan – Dalam rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026, Kodim 0903/Bulungan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Rabu (11/02).


Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah sasaran TMMD. Penyerahan bantuan sembako dilakukan langsung oleh Wadan Satgas TMMD ke-127 Kodim 0903/Bulungan, Letkol Inf May Artantio, S.H., kepada warga Desa Salimbatu yang membutuhkan.


Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf May Artantio menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari program non-fisik TMMD yang bertujuan membantu meringankan beban masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong.


“Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan kebersamaan,” ujarnya.


Warga Desa Salimbatu menyambut baik kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Satgas TMMD. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat.


Melalui rangkaian kegiatan TMMD ke-127 ini, Kodim 0903/Bulungan terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan.

Bazar Murah TMMD Ke-127 Kodim 0903/Bulungan Diserbu Warga Desa Salimbatu

  


Bulungan – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 yang dilaksanakan Kodim 0903/Bulungan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan bazar/pasar murah yang disambut antusias warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.


Kegiatan bazar murah ini digelar di depan Kantor Kecamatan Tanjung Palas Tengah serta di area Puskesmas Salimbatu. Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.


TMMD Ke-127 Tahun 2026 mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, yang mencerminkan sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran bazar murah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi ekonomi warga.


Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasar, di antaranya beras, minyak goreng, gula, telur, serta bahan pokok lainnya. Selisih harga yang cukup signifikan membuat masyarakat sangat terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Warga Desa Salimbatu mengaku senang dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, bazar murah juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.


Melalui kegiatan TMMD, Kodim 0903/Bulungan berharap program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat desa, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

TMMD Ke-127 Kodim 0903/Bulungan Gelar Bakti Sosial Pengobatan Gratis untuk Warga Salimbatu

  


Bulungan – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 wilayah Kodim 0903/Bulungan tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial pengobatan gratis yang digelar di Puskesmas Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Rabu (11/02).


Kegiatan pengobatan gratis ini merupakan bagian dari rangkaian TMMD yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya. Sejak pagi hari, warga terlihat antusias mendatangi lokasi untuk memeriksakan kesehatan.


Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, serta pemberian obat sesuai kebutuhan. Tenaga kesehatan bersama personel TNI bersinergi memberikan pelayanan terbaik demi memastikan warga memperoleh penanganan yang optimal.


Melalui kegiatan bakti sosial ini, Kodim 0903/Bulungan berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus meringankan beban warga, khususnya dalam akses layanan medis.


Program TMMD sendiri mengusung semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Kehadiran kegiatan sosial seperti pengobatan gratis menjadi bukti nyata bahwa TMMD tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga membangun kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Upacara Pembukaan dan Peninjauan TMMD ke-127 Tahun 2026 di Bulungan

  


Bulungan – Kodim 0903/Bulungan resmi memulai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 dengan melaksanakan upacara pembukaan sekaligus peninjauan lokasi sasaran di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Selasa (10/02/2026).


Komandan Kodim 0903/Bulungan selaku Dansatgas TMMD ke-127 TA 2026 yang diwakili Wadan Satgas TMMD, Kasdim 0903/Bulungan Letkol Inf May Artantyo menyampaikan bahwa program TMMD tahun ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan akses transportasi dan kesejahteraan masyarakat.


Tidak hanya itu, TMMD juga menyasar kegiatan tambahan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga yang membutuhkan.

“RTLH dan pembuatan MCK ini untuk beberapa warga di Desa Salimbatu,” ungkapnya.


May menyebut, rehab RTLH dan MCK dilakukan untuk Ibu Nurhazizah (65) yang berada di Jalan Datu Adil. Sasaran berikutnya adalah rehab RTLH untuk Ibu Isurtia (53). TMMD juga menargetkan rehab RTLH dan pembangunan MCK untuk Bapak Ramli (43). Selanjutnya, rehab RTLH dan MCK dilaksanakan untuk Bapak Tasimun (58) 

“Rehab RTLH dan pembuatan MCK juga untuk Bapak Benyamin (34),” ujarnya.


Di bidang sarana sosial, TMMD ke-127 turut melaksanakan pengecatan rumah ibadah. “Kami juga melaksanakan pengecatan rumah ibadah, yakni Gereja GKII Betiang di RT 16 Desa Salimbatu,” bebernya.


Selain pengecatan, Kodim 0903/Bulungan juga membangun sarana air bersih dan MCK di gereja tersebut. Sementara itu, pembangunan sumber air bersih juga dilakukan di lingkungan Pesantren Tahfidzul Qur’an Wad Da’wah.

“Kami membuat sumber air bersih tiga titik di Pesantren Tahfidzul Qur’an Wad Da’wah RT 16 Desa Salimbatu,” ungkapnya.


Di luar kegiatan fisik, TMMD ke-127 juga memuat sasaran non fisik berupa penyuluhan dan kegiatan sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat.

“Sasaran non fisik dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesadaran bela negara melalui penyuluhan dan ceramah,” tegasnya.


Materi penyuluhan yang disiapkan meliputi wawasan kebangsaan, bela negara, pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, pembersihan lingkungan, penanaman pohon, hingga penyuluhan stunting.

“Kegiatannya antar lain penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, pembersihan lingkungan, penanaman pohon, penyuluhan stunting, pengobatan gratis, pemberian bansos, dan bazar murah,” paparnya.


Kasdim menegaskan, Kodim 0903/Bulungan telah berkoordinasi dengan Pemda Bulungan serta perangkat dinas terkait agar seluruh program TMMD berjalan maksimal.

“Tentunya kami selama ini sudah berkoordinasi dengan kepala dinas dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan untuk menyukseskan program TMMD ini secara keseluruhan,” pungkasnya.

11/02/26

Utamakan Keselamatan, Satlantas Polres Pasuruan Kota Gelar Ops Keselamatan Semeru 2026 Secara Humanis


Pasuruan – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan Kota melaksanakan Operasi Keselamatan Semeru 2026 dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Kegiatan ini difokuskan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus melakukan penertiban terhadap kendaraan dan pengendara yang belum memenuhi ketentuan keselamatan.


Dalam operasi tersebut, petugas menindak kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, seperti kereta kelinci, becak motor, serta kendaraan over dimension dan over loading (ODOL). Kendaraan dengan kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya apabila tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.


Selain itu, petugas juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas lainnya, seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional, pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, penggunaan telepon seluler saat berkendara, serta pelanggaran kasatmata lainnya.


Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, S.T.K., S.I.K., menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.


“Operasi Keselamatan Semeru 2026 kami laksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Tujuan utama kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keselamatan di jalan raya merupakan kebutuhan bersama,” ungkap AKP Amrullah.


Ia menambahkan bahwa sebelum dilakukan penindakan, Satlantas Polres Pasuruan Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan preemtif dan preventif, seperti sosialisasi kepada komunitas pengemudi, penyuluhan di sekolah dan lingkungan masyarakat, serta penyampaian imbauan secara langsung di sejumlah titik keramaian.


“Kami telah memberikan edukasi dan imbauan agar masyarakat memahami pentingnya kelengkapan kendaraan dan perlindungan diri, seperti penggunaan helm dan sabuk keselamatan. Penindakan dilakukan sebagai langkah lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran,” jelasnya.


Masyarakat pun menyambut baik pelaksanaan operasi tersebut. Ahmad (45), warga Kota Pasuruan, menilai bahwa langkah Satlantas merupakan bentuk perhatian terhadap keselamatan pengguna jalan.


“Kami merasa lebih nyaman ketika aturan ditegakkan. Dengan adanya operasi seperti ini, masyarakat menjadi lebih tertib dan berhati-hati saat berkendara,” ujarnya.


Senada dengan itu, Siti Rahma (38) berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara konsisten agar kesadaran berlalu lintas semakin meningkat.


“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kami mendukung upaya kepolisian untuk mengingatkan dan menertibkan demi kebaikan bersama,” tuturnya.


Melalui Operasi Keselamatan Semeru 2026, Satlantas Polres Pasuruan Kota berharap tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keselamatan setiap pengguna jalan di wilayah Kota Pasuruan.

Satgas Saber Polda Papua Sidak Harga Pangan di Jayawijaya Jelang Imlek dan Ramadan

  


Wamena – Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pengawasan Harga Pangan Polda Papua melaksanakan supervisi rapat koordinasi dan inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Hari Raya Imlek, Bulan Suci Ramadan, dan Hari Raya Idulfitri.


Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua selaku Kepala Satgas Daerah (Kasatgasda) Papua, didampingi Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Papua, serta melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI dan Provinsi Papua Pegunungan, Bulog Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta unsur kepolisian setempat.


Rangkaian kegiatan diawali pada pukul 08.00 WIT dengan keberangkatan tim dari Bandara Sentani menuju Bandara Wamena. Setibanya di Wamena sekitar pukul 09.25 WIT, tim melanjutkan kegiatan supervisi dan rapat koordinasi di Polres Jayawijaya bersama instansi terkait dan para distributor bahan pangan.


Dalam arahannya, Dirreskrimsus Polda Papua menegaskan bahwa Satgas Saber wajib melaksanakan tugas sesuai Surat Keputusan Bapanas Nomor 4 Tahun 2026, dengan fokus pada pengawasan 14 komoditas pangan strategis. Ia mengingatkan agar momentum hari besar keagamaan tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memainkan harga yang dapat merugikan masyarakat.


“Satgas harus melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara intensif. Setiap kegiatan, baik rapat koordinasi maupun sidak lapangan, wajib dilaporkan setiap hari ke pusat,” tegasnya.


Ia juga menekankan pentingnya antisipasi dampak terputusnya jalur darat Jayapura–Wamena terhadap distribusi pangan, meskipun saat ini distribusi masih didominasi jalur udara. Seluruh distributor di wilayah Papua Pegunungan juga diminta untuk didata secara menyeluruh.


Badan Pangan Nasional menyatakan komitmennya untuk terus turun ke lapangan bersama Satgas guna memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Sementara itu, Bulog menyampaikan bahwa distribusi beras SPHP sementara diprioritaskan untuk bantuan pangan pemerintah dan akan dilanjutkan setelahnya, dengan rencana distribusi sekitar 100 ton, serta pasokan rutin sekitar 300 ton.


Pada pukul 12.00 WIT, tim Satgas Saber melaksanakan sidak di Pasar Putik Kelek, Kabupaten Jayawijaya. Dari hasil pemantauan di kios distributor dan pedagang pengecer, terpantau sejumlah harga kebutuhan pokok, antara lain cabai rawit dan cabai keriting Rp120.000 per kilogram, bawang merah Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, beras premium Rp25.000–Rp28.000 per kilogram, telur Rp90.000 per rak, serta minyak goreng kemasan Rp35.000–Rp40.000 per kilogram.


Selanjutnya, tim melakukan pengecekan gudang distributor Ropan Market. Tercatat stok beras premium dan medium sekitar 1.000 ton, minyak goreng sekitar 1.000 karton, dan gula sekitar 150 ton. Distributor menyampaikan bahwa harga jual berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena tingginya biaya transportasi dari Jayapura dan Timika. Untuk minyak goreng subsidi Minyakita, hingga saat ini belum tersedia di Jayawijaya karena belum adanya distribusi dari Bulog.


Menanggapi hal tersebut, Dirreskrimsus Polda Papua mengimbau para pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi dan tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.


“Kami mengingatkan pelaku usaha agar tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan tidak menjadikan momen ini sebagai alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan,” tegasnya.


Kegiatan sidak berakhir pada pukul 12.44 WIT dan dilanjutkan dengan kepulangan tim ke Jayapura pada sore hari. Satgas Saber menegaskan akan terus melakukan pengawasan harga dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta melindungi kepentingan masyarakat di Papua Pegunungan.

Dianugerahi Golden Leader Award JMSI, Gubernur Fakhiri : Pers Harus Berani Menjaga Kebenaran!

  


Jayapura – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menjadi momentum apresiasi bagi kepemimpinan daerah yang dinilai berdampak dan visioner. 


Pada malam anugerah yang digelar di Ballroom Hotel Horison Ultima Ratu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri dianugerahi Golden Leader Award.


Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Yery Agus Yudianto, S.Kom., M.Si yang hadir mewakili Gubernur Papua. Anugerah ini diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinan yang dinilai memiliki kapasitas unggul, visi kuat, serta komitmen nyata dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan penghormatan terhadap kebebasan pers.


Malam anugerah HPN 2026 dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri HAM Mugianto, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, jajaran Dewan Pers, serta para gubernur dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia.


Ketua JMSI Teguh menjelaskan bahwa Golden Leader Award diberikan kepada pemimpin daerah yang mampu merespons kebutuhan bangsa melalui kepemimpinan yang inovatif, berintegritas, dan memberi dampak nyata. 


“Golden Leader terinspirasi dari kebutuhan bangsa akan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam wacana, tetapi hadir dengan kerja dan hasil,” ujarnya.


Sementara itu, melalui juru bicaranya Rifai Darus, Gubernur Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada JMSI atas penghargaan tersebut.

 

“Penghargaan ini tidak dimaknai sebagai capaian personal, melainkan sebagai kehormatan bagi seluruh rakyat Papua serta bentuk pengakuan atas kerja kolektif jajaran Pemerintah Provinsi Papua yang terus berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Rifai.


Menurutnya, Gubernur Papua menegaskan bahwa pembangunan daerah hanya dapat berjalan kokoh apabila ditopang sinergi yang sehat antara pemerintah, masyarakat, dan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.


“Penghargaan ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk terus memperluas ruang kemitraan yang profesional, setara, dan konstruktif dengan seluruh ekosistem media,” lanjutnya.


Gubernur Papua juga menyampaikan penghargaan kepada tim media dan kehumasan yang selama ini menjaga arus informasi publik tetap akurat, kredibel, dan bertanggung jawab, serta kepada seluruh insan pers di Tanah Papua yang hadir sebagai penjernih informasi dan pengawal transparansi kebijakan.


Pemerintah Provinsi Papua meyakini bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pers akan terus diperkuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta memastikan agenda pembangunan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai visi Papua Cerah.


Sebagai pesan pada peringatan Hari Pers Nasional, Gubernur Papua menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga arah pembangunan melalui integritas informasi. 


“Selama pers masih berani berkata benar, Papua tidak akan pernah kehilangan arah,” tegasnya.


Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media harus dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Kajati Papua Dorong Kolaborasi Hukum Bersama Pemprov Papua Tengah‎

  


Jayapura – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan taat hukum.


Komitmen tersebut disampaikan saat kegiatan penjemputan resmi di VIP Room Bandara Douw Aturure, Nabire, yang dipimpin langsung Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forkopimda serta para kepala daerah se-Papua Tengah.


Dalam sambutannya, Dr. Jefferdian mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan oleh Pemprov Papua Tengah.


“Saya sangat terkesan datang ke Nabire ini, disambut dengan penuh sukacita dan kehangatan. Ini menandakan bahwa keakraban dan kebersamaan antarunsur di Papua Tengah sudah terbangun dengan sangat baik,” ujarnya.


Ia menegaskan bahwa Kejaksaan terbuka untuk dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam batas kewenangan kelembagaan, khususnya dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan strategis daerah. 


“Silakan manfaatkan jajaran Kejaksaan, baik melalui pengawalan proyek strategis, pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, hingga pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.


Selain itu, Kajati Papua mendorong kolaborasi dalam penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian persoalan hukum, terutama yang melibatkan anak dan masyarakat adat. 


“Penegakan hukum adalah upaya terakhir. Kita kedepankan pencegahan, musyawarah adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kami tidak bahagia jika banyak kasus, kami bahagia jika masyarakat tertib dan taat hukum,” jelasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Dr. Jefferdian juga menyampaikan rencana pembentukan kampung atau desa binaan Kejaksaan yang menjadi ruang dialog langsung antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum.


“Kita rawat kebersamaan dan kedamaian. Jangan mudah marah, karena sesungguhnya kita semua bersaudara,” pungkasnya.


Kegiatan penjemputan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, pimpinan DPRP dan MRP, unsur Forkopimda, jajaran OPD Provinsi Papua Tengah, serta tokoh masyarakat.