Gubernur Papua Komit Tingkatkan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Biak

 

Jayapura – Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. 

Komitmen tersebut disampaikan saat meninjau langsung aktivitas belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Seireri, Biak, Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur melihat secara langsung kondisi sekolah, fasilitas pendidikan, serta proses pembelajaran yang berlangsung bagi para siswa berkebutuhan khusus.

Ia menegaskan bahwa setiap anak di Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya perbedaan perlakuan.

“Anak-anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Mereka harus diberi ruang, fasilitas, dan pendidikan yang layak agar bisa berkembang seperti anak-anak lainnya,” ujar Fakhiri.

Menurutnya, keberadaan sekolah luar biasa memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kualitas pendampingan bagi siswa maupun orang tua.

Fakhiri mengatakan peningkatan fasilitas pendidikan bagi sekolah luar biasa akan menjadi perhatian dalam anggaran perubahan tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh anak berkebutuhan khusus di Papua.

“Kami akan upayakan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka memperoleh hak pendidikan yang setara. Fasilitas yang masih kurang akan kami perbaiki secara bertahap,” katanya.

Selain fasilitas, Gubernur Papua juga memberikan perhatian terhadap tenaga pendidik di sekolah luar biasa yang dinilai memiliki tanggung jawab besar dan kemampuan khusus dalam mendidik para siswa. Pemerintah diharapkan terus memperkuat kapasitas guru agar mampu memberikan pelayanan pendidikan yang adaptif dan berkualitas.

Upaya tersebut dinilai sejalan dengan semangat penguatan pendidikan inklusif yang kini menjadi perhatian di berbagai wilayah Papua, guna memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan bermutu tanpa terkecuali.

Gubernur berharap melalui penguatan pendidikan inklusif, seluruh anak Papua dapat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, serta meraih masa depan yang lebih baik.

“Kita ingin semua anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” tutupnya.

Rajut Kembali Persaudaraan, Konflik Wouma–Kurima dan Lanny Jaya Berakhir Damai Melalui Prosesi Patah Panah

 

Jayapura – Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai prosesi perdamaian adat “Patah Panah” antara masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya yang berlangsung di Mapolres Jayawijaya, Sabtu (23/05).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, S.E., M.BA., Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M., para bupati, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dari kedua belah pihak.

Prosesi adat “Patah Panah” menjadi simbol berakhirnya pertikaian dan lahirnya komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.

Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan perang saudara dan kembali memegang nilai-nilai kasih serta persaudaraan.

“Konflik ini adalah perang saudara. Kita semua berharap pertikaian ini dihentikan agar masyarakat adat tetap hidup dalam damai dan takut akan Tuhan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua LMA Lanny Jaya Tias U. Kogoya yang berharap seluruh masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dan tidak lagi terlibat dalam konflik.

“Kami ingin setelah proses adat ini selesai, masyarakat kembali dengan aman dan Kota Wamena kembali damai,” katanya.

Dalam prosesi tersebut, perwakilan kedua kelompok melaksanakan adat patah panah sebagai tanda penghentian pertikaian. Momen itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perdamaian dan kesepakatan bersama yang berisi komitmen untuk menghentikan aksi kekerasan, menjaga persaudaraan, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum dan adat yang berlaku.

Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya perdamaian tersebut dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga komitmen damai yang telah disepakati bersama.

“Kami hadir untuk menyaksikan perdamaian yang sesungguhnya. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama menjaga kedamaian ini agar tidak ada lagi korban dan masyarakat dapat kembali hidup tenang,” ujar Kapolda Papua.

Kapolda juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban serta menegaskan bahwa Polri bersama pemerintah daerah akan terus hadir menjaga keamanan dan mendukung proses pemulihan pasca konflik.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo menegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur adat merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya Papua yang harus terus dijaga.

“Kita tidak ingin lagi ada perang yang merugikan masyarakat sendiri. Mari kita jaga Papua Pegunungan tetap aman, damai, dan penuh persaudaraan,” ungkapnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membuka hati untuk berdamai demi masa depan Papua yang lebih baik.

“Saya berharap seluruh masyarakat terus menjaga keamanan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat terdampak konflik, Kapolda Papua turut menyerahkan tali asih kepada perwakilan masyarakat Wouma–Kurima dan Lanny Jaya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Pdt. Ari Mabel, sebagai harapan agar kedamaian yang telah terbangun dapat terus terjaga dan menjadi awal baru bagi masyarakat di Papua Pegunungan.

Upacara Pembukaan Persami Korps Kadet Republik Indonesia Digelar di Makodim 0903/Bulungan

 

Bulungan – Pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan Upacara Pembukaan Persami Korps Kadet Republik Indonesia yang bertempat di Lapangan Makodim 0903/Bulungan, Jalan Kolonel Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan khidmat yang diikuti oleh para peserta Persami, pelatih, serta tamu undangan. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Mayor Inf Muhammad Jamil.

Dalam amanatnya, Mayor Inf Muhammad Jamil menyampaikan bahwa kegiatan Persami merupakan sarana pembinaan generasi muda dalam membentuk karakter disiplin, jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, serta menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta melatih mental dan fisik para peserta melalui berbagai kegiatan edukatif dan pembinaan karakter selama pelaksanaan Persami.

Suasana upacara berlangsung tertib dan lancar. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Dengan adanya kegiatan Persami Korps Kadet Republik Indonesia ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Kegiatan pembukaan ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Persami lainnya di lingkungan Makodim 0903/Bulungan.

Pengawasan Orang Asing di Bali Akan Terhubung dengan Polisi dan BIN

 

GIANYAR (22/05/2026) — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim bersama Anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna, menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi Bali dalam kebijakan keimigrasian. Hal tersebut disampaikan dalam acara Kuliah Umum dan Penghargaan Dies Natalis ke-63 Universitas Mahendradatta yang berlangsung di The Sukarno Center, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa Universitas Mahendradatta, kalangan akademisi, unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat Bali sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi serta dinamika keimigrasian.

Dalam materinya bertajuk “Peran Imigrasi dan Pemasyarakatan Sebagai Pilar Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik”, Silmy Karim menyoroti bahwa Bali sebagai tolok ukur kinerja imigrasi tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Menurutnya, penyeragaman kebijakan berpotensi membahayakan kelestarian alam dan budaya setempat.

Ia mengungkapkan bahwa meski jumlah Warga Negara Asing (WNA) secara nasional masih di bawah satu persen dari total populasi, proporsi WNA di Bali jauh melampaui rata-rata nasional tersebut.

Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan selective policy guna menarik wisatawan berkualitas dengan daya belanja tinggi, sekaligus mencegah masuknya turis yang berpotensi membawa dampak negatif seperti kriminalitas, narkoba, benturan budaya, maupun terorisme. Meski aturan diperketat, pertumbuhan pariwisata Bali disebut tetap tinggi.

Untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan publik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tengah mengembangkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) yang akan terintegrasi dengan Kepolisian, BIN, serta Kementerian Pariwisata.

Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai inovasi layanan, termasuk pengajuan visa yang kini dapat dibayar dari luar negeri menggunakan kartu kredit dan langsung masuk ke kas negara. Selain itu, Silmy juga menyosialisasikan kebijakan Global Citizen Indonesia (GCI) yang diluncurkan pada November tahun lalu guna mewadahi diaspora Indonesia agar dapat keluar masuk Tanah Air tanpa visa maupun KITAS, sekaligus berkontribusi terhadap ekonomi dan investasi nasional.

Menanggapi berbagai pembaruan tersebut, Arya Wedakarna memberikan apresiasi terhadap inovasi keimigrasian, khususnya penerapan autogate untuk paspor elektronik di Bali yang dinilai berhasil mengurai antrean di bandara dan mendapat pengakuan dari negara-negara ASEAN.

Tahun 2026 juga disebut mencatat kemajuan dengan penambahan sumber daya manusia serta hadirnya kantor imigrasi yang lebih modern di Klungkung dan Tabanan.

Meski demikian, Wedakarna memberikan catatan terkait perlindungan masyarakat lokal dan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya amandemen Undang-Undang Keimigrasian seiring meningkatnya jumlah WNA yang tinggal menetap layaknya warga lokal.

Secara keseluruhan, agenda ini menyimpulkan bahwa Bali membutuhkan penanganan keimigrasian yang bersifat khusus dan tidak diseragamkan dengan daerah lain guna menjaga keunikan budaya serta merespons tingginya jumlah WNA yang menetap.

Langkah mendesak yang dinilai perlu segera dilakukan mencakup penguatan pengawasan orang asing melalui APOA serta pembenahan kebijakan visa. Di tengah tantangan tersebut, generasi muda Bali juga dituntut mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi persaingan global yang semakin nyata di daerahnya sendiri.

Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara DPD RI, Kementerian Imipas, Pemerintah Provinsi Bali, serta institusi pendidikan dinilai sangat penting untuk merumuskan kebijakan komprehensif yang mampu melindungi sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. (*)

Petugas Curiga Jawaban Berbeda, 13 WNI Diamankan di Bandara Ngurah Rai

 

BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai menunda keberangkatan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan berangkat haji secara nonprosedural di Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Jumat (22/5).

Penundaan dilakukan setelah petugas imigrasi menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan keimigrasian terhadap rombongan penumpang yang hendak bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Awalnya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap tujuh WNI. Dalam pemeriksaan reguler tersebut, petugas mendapati ketidakjelasan terkait tujuan keberangkatan rombongan. Para penumpang juga tidak dapat menunjukkan visa yang sesuai dengan tujuan perjalanan mereka.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui terdapat enam orang lain dalam rombongan yang telah melintas melalui mesin autogate. Petugas kemudian melakukan pemanggilan terhadap keenam orang tersebut sehingga total rombongan yang menjalani pemeriksaan lanjutan berjumlah 13 orang.

Pada pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan adanya perbedaan keterangan dari masing-masing anggota rombongan terkait maksud dan tujuan keberangkatan mereka.

Kecurigaan semakin menguat ketika salah satu penumpang yang sedang menunjukkan tiket kepulangan rombongan ke Indonesia melalui telepon selulernya, menampilkan notifikasi percakapan dari grup WhatsApp bernama “Hebat Haji 2026”.

Dari pendalaman terhadap percakapan grup tersebut, ditemukan indikasi adanya rencana keberangkatan rombongan menuju Dubai dalam rangka pelaksanaan ibadah haji yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Selain itu, ditemukan pula percakapan yang meminta agar pihak keluarga tidak mengantar rombongan ke bandara guna menyamarkan tujuan keberangkatan sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan terhadap seluruh anggota rombongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pihak Imigrasi Ngurah Rai berkoordinasi dan melakukan serah terima terhadap 13 WNI tersebut kepada Polres Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai guna dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Tindakan penundaan keberangkatan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menegaskan bahwa jajaran Imigrasi akan terus memperketat pengawasan terhadap potensi keberangkatan nonprosedural, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

“Imigrasi Ngurah Rai berkomitmen menjalankan pengawasan keimigrasian secara profesional dan humanis untuk mencegah keberangkatan nonprosedural yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan jalur dan prosedur resmi dalam pelaksanaan ibadah haji demi terjaminnya keamanan dan perlindungan hukum,” ujar Bugie. (*)

Jaga Stabilitas Pangan Jelang Idul Adha, Polres Sarmi dan Pemda Lakukan Sidak Pasar serta Pertokoan

 

Jayapura – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Sarmi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di sejumlah pasar dan pertokoan di wilayah Kabupaten Sarmi, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., sebagai tindak lanjut hasil rapat pengendalian inflasi daerah guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setda Kabupaten Sarmi Ficilino Baransano, Staf Ahli Bupati Femmey Kreew, Kabag Pemerintahan Ardin Jamal, Plt. Kabid Perdagangan Elkana Yaas, Kabid Ketahanan Pangan Yulius Kyew Kyew, Kabid Pertanian Mathius Patulak, S.P., Kepala Dinas Perikanan Fredrik Sawefkoy, S.IP., M.AP., serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Sementara itu, dari Polres Sarmi kegiatan dipimpin oleh KBO Reskrim IPDA Syamsuddin, S.H., bersama personel Satreskrim, Bag Ops, dan Sat Intelkam.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman menjelang Hari Raya Idul Adha,” ujar Bupati Sarmi.

Usai apel, rombongan melakukan pengecekan harga bahan pokok dan hasil pertanian di Pasar Sentral Mararena Sarmi. Dari hasil pendataan, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah Rp70 ribu per kilogram, bawang putih Rp60 ribu per kilogram, tomat Rp50 ribu per kilogram, cabai keriting Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, serta cabai rawit Rp70 ribu per kilogram.

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan harga bahan pokok bersubsidi seperti beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, serta harga beras medium dan premium.

Rombongan kemudian melanjutkan pengecekan harga ikan di Pasar Ikan Sentral Mararena Sarmi. Beberapa jenis ikan yang didata antara lain ikan kombong, ikan salam, ikan kawalina, ikan ekor kuning, dan ikan merah.

Tidak hanya di pasar tradisional, sidak juga dilakukan di sejumlah pertokoan, yakni Toko Sultan Sarmi dan Toko Dwi Putri Kelapa Satu, guna memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan harga di tingkat distributor masih terkendali.

Dari hasil sidak tersebut diketahui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, namun masih dalam batas normal dan stok kebutuhan pokok masyarakat dipastikan masih tersedia dengan aman.

Kapolda Papua Buka Pelatihan Sertifikasi Tembak Reaksi IPSC Dingo Cartenz Shooting Club

 

Jayapura – Dingo Cartenz Shooting Club Polda Papua menggelar kegiatan Pelatihan Kering Sertifikasi Tembak Reaksi International Practical Shooting Confederation (IPSC) yang berlangsung di Lapangan Tembak Reaksi Bhara Daksa Polda Papua, Koya Koso, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua, di antaranya Karolog Polda Papua Kombes Pol. Dafcoriza, S.I.K., M.Sc., Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol. Wynad Imanuel Makatita, S.I.K., Dir Reskrimsus Polda Papua Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., serta para pejabat utama lainnya dan peserta pelatihan menembak reaksi.

Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dalam olahraga tembak reaksi sesuai standar IPSC yang mengedepankan akurasi, kecepatan, serta keselamatan penggunaan senjata api secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam arahannya, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Polri yang profesional, disiplin, dan memiliki kemampuan teknis yang baik di bidang olahraga menembak.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personel serta membentuk atlet-atlet menembak yang mampu berprestasi dan memahami penggunaan senjata api secara aman, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai standar IPSC,” ujarnya.

Kapolda Papua juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keselamatan atau safety first dalam setiap kegiatan penggunaan senjata api. Menurutnya, seluruh peserta harus memahami aturan, teknik, serta prosedur penggunaan senjata dengan benar guna meminimalisir risiko pelanggaran maupun kecelakaan saat latihan maupun pertandingan.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sportivitas, kekompakan, serta solidaritas antaranggota Dingo Cartenz Shooting Club Polda Papua sebagai wadah pembinaan olahraga menembak yang aktif dan berprestasi.

Sementara itu, pelatih tembak reaksi dalam arahannya menjelaskan sejumlah prinsip dasar IPSC yang wajib dipahami seluruh peserta, mulai dari aturan keselamatan, prosedur penggunaan senjata api, hingga sistem penilaian dalam pertandingan menembak reaksi.

Peserta juga diingatkan agar selalu mematuhi instruksi Range Officer (RO), menjaga arah laras senjata tetap aman, tidak menyentuh pelatuk sebelum siap menembak, serta menggunakan perlengkapan keselamatan seperti pelindung mata dan telinga selama kegiatan berlangsung.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai prinsip utama IPSC yang meliputi Diligentia (akurasi), Vis (kekuatan), dan Celeritas (kecepatan) sebagai dasar penilaian dalam olahraga tembak reaksi.

Polda Papua Laksanakan Uji Kesamaptaan Jasmani Seleksi Taruna dan Taruni Akpol T.A. 2026

 

Jayapura – Polda Papua melaksanakan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Seleksi Penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Lapangan SPN Polda Papua, Kolam Renang Ajen Jayapura, dan Gedung Dojo SPN Polda Papua, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ka SPN Polda Papua Kombes Pol. Andreas Luhut Jaya Tampubolon, S.I.K., M.K.P., Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Polda Papua Kombes Pol. Herzoni Saragih, S.I.K., M.H., Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Polda Papua Kombes Pol. Ramses Sianipar, S.I.K., M.H., Ps. Kasubbagrihjasbor Biro SDM Polda Papua AKP Djadik, Pengawas Internal Polda Papua, serta para peserta seleksi Taruna dan Taruni Akpol T.A. 2026.

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani diawali dengan apel pagi, pengecekan kesehatan peserta oleh Tim Keslap Bid Dokkes Polda Papua, dilanjutkan dengan pemanasan sebelum peserta mengikuti seluruh rangkaian tes fisik.

Adapun materi yang diujikan meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, tes renang, hingga pemeriksaan antropometrik. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan pengawasan ketat panitia dan pengawas internal guna memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Ka SPN Polda Papua Kombes Pol. Andreas Luhut Jaya Tampubolon selaku Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan personel yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama proses seleksi berlangsung.

Ia menekankan pentingnya ketelitian administrasi, kesiapan teknis, serta profesionalisme seluruh panitia dalam setiap tahapan seleksi agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Secara umum pelaksanaan kegiatan hari ini sudah berjalan baik dan maksimal. Namun saya ingatkan kembali agar seluruh personel tetap teliti dalam pencatatan data, verifikasi hasil tes, serta memahami setiap prosedur pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses seleksi,” ujarnya.

Selain itu, Kombes Pol. Andreas juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kesiapan seluruh panitia menghadapi tahapan seleksi berikutnya yang diperkirakan memiliki jumlah peserta lebih banyak.

“Kita harus tetap kompak, tenang, dan memahami aturan dengan baik. Dengan kesiapan dan pemahaman yang baik, seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lancar serta memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta,” katanya.

Ia juga mengimbau para peserta agar menjaga kondisi fisik selama mengikuti seluruh rangkaian seleksi sehingga dapat menjalani tes dengan maksimal dan terhindar dari cedera.

Pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani Seleksi Penerimaan Taruna dan Taruni Akpol T.A. 2026 di Polda Papua berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.