Jayapura – Kepolisian Daerah Papua meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang meliputi aspek pelaksanaan dan pengendalian serta audit dengan tujuan tertentu terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) pada satuan kerja dan Polres/Ta jajaran Polda Papua.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (20/08/2026), dan dihadiri langsung Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, S.I.K., M.H., para PJU Polda Papua, Kapolres/Ta jajaran, serta Kasubag Renmin Satker Polda Papua.
Turut hadir Tim Itwasum Polri yang dipimpin Auditor Kepolisian Utama Tingkat I Itwasum Polri Irjen Pol. Imam Thabroni, S.I.K., M.H., bersama Irwil I Itwasum Polri Brigjen Pol. Mansjur, S.H., S.I.K., Ketua Tim Audit Kombes Pol. Arif Budi Winova, S.I.K., M.Si., serta anggota Tim Audit Itwasum Polri.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas organisasi berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Polda Papua memiliki kekhususan dalam pelaksanaan tugas. Kondisi geografis, demografis, serta karakteristik masyarakat Papua menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas, mulai dari wilayah pegunungan, lembah hingga wilayah pesisir,” ujar Kapolda Papua.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan dan munculnya temuan dalam audit, termasuk temuan yang berulang. Untuk itu, seluruh temuan harus diterima sebagai bagian dari evaluasi dan pembelajaran organisasi guna mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
Kapolda Papua juga menegaskan bahwa kehadiran Tim Audit Itwasum Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola organisasi Polri.
Ia turut menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya pada kegiatan operasional yang memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, setiap satuan kerja perlu mampu mengidentifikasi potensi risiko, menilai dampaknya, serta menyiapkan langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko maupun korban dalam pelaksanaan tugas.
Terkait pengelolaan PNBP dan BLU, Kapolda Papua meminta seluruh satuan kerja untuk melaksanakan pengelolaan secara tertib, transparan, dan akuntabel, mulai dari proses penerimaan, pencatatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan berjenjang dan pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja juga harus terus ditingkatkan.
“Jangan sampai pengelolaan PNBP dan BLU hanya menjadi urusan pejabat atau personel tertentu. Para pimpinan satuan kerja harus memahami dan mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP dan BLU dilaksanakan di lingkungan masing-masing,” tegasnya.
Kapolda Papua kemudian menginstruksikan seluruh satuan kerja dan satuan operasional agar memberikan akses yang luas kepada Tim Audit terhadap data, dokumen, dan informasi yang diperlukan, menyampaikan data secara lengkap dan tepat waktu, bersikap terbuka serta profesional selama pemeriksaan, menindaklanjuti setiap arahan dan rekomendasi, serta menyelesaikan tindak lanjut hasil audit secara tepat waktu agar temuan yang sama tidak kembali muncul.
Kapolda juga mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak lengah meskipun Polda Papua telah mampu mempertahankan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, dan perbaikan kualitas pengelolaan organisasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Auditor Kepolisian Utama Tingkat I Itwasum Polri Irjen Pol. Imam Thabroni menyampaikan bahwa audit bukan semata-mata kegiatan untuk mencari kesalahan, melainkan instrumen manajemen untuk memastikan setiap program dan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit, pengelolaan PNBP dan BLU harus dikaitkan dengan Rencana Kerja Polda Papua Tahun 2026, sasaran prioritas, indikator kinerja, target kinerja, serta tugas dan fungsi organisasi.
“Tim Audit tidak melihat pengelolaan PNBP dan BLU sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan Rencana Kerja Polda Papua Tahun 2026, sasaran prioritas, indikator kinerja, target kinerja, serta tugas dan fungsi organisasi,” jelas Irjen Pol. Imam.
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol. Imam juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Papua atas berbagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan tugas operasional harus berjalan seiring dengan ketepatan administrasi dan tata kelola organisasi.
Audit juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan PNBP dan BLU berjalan sesuai ketentuan, mulai dari proses perencanaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan pendapatan dan belanja, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, audit akan melihat efektivitas pengendalian internal serta pemanfaatan PNBP dan BLU dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Irjen Pol. Imam menegaskan bahwa pelaksanaan audit di Polda Papua diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi berbagai potensi perbaikan dan memastikan tata kelola organisasi berjalan semakin baik.
“Kami hadir bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk bersama-sama melihat ruang perbaikan dan memastikan tata kelola organisasi dapat berjalan semakin baik,” ungkapnya.
