Danrem 083/Bdj Lepas Kepulangan Wapres Ke-13 RI K.H. Ma’ruf Amin dari Malang

 

Malang — Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Kohir, melepas kepulangan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di wilayah Malang Raya. Prosesi pelepasan berlangsung di Bandara Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat (23/01/2025).

Pelepasan tersebut menjadi penutup dari agenda kenegaraan K.H. Ma’ruf Amin di Malang, yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Danrem 083/Bdj hadir langsung memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan sesuai prosedur pengamanan VVIP.

Kolonel Inf Kohir menyampaikan bahwa TNI bersama unsur terkait telah melaksanakan pengamanan secara maksimal sejak kedatangan hingga kepulangan Wakil Presiden ke-13 RI. Seluruh personel disiagakan dengan pendekatan profesional guna menjamin kenyamanan dan keamanan selama berada di wilayah Malang Raya.

“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan Bapak K.H. Ma’ruf Amin, termasuk kepulangan dari Malang, berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan,” ujar Danrem.

Usai prosesi pelepasan, rombongan Wakil Presiden ke-13 RI bertolak meninggalkan Bandara Abdulrachman Saleh dengan pengamanan ketat namun tetap humanis. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tanpa kendala berarti.

Kehadiran dan kunjungan K.H. Ma’ruf Amin di Malang diharapkan memberikan energi positif bagi masyarakat serta memperkuat nilai kebangsaan, persatuan, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.(Penrem 083)

Polres Yahukimo Gelar Sosialisasi DIPA dan Penandatanganan Pakta Integritas TA 2026

  

Dekai – Polres Yahukimo menggelar kegiatan Sosialisasi DIPA dan Penyerahan RKA-K/L, Rencana Pendistribusian Anggaran serta Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Aula Braza Polres Yahukimo, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, perwira, hingga bamin dan operator satfung Polres Yahukimo.

Dalam sambutannya, Kapolres Yahukimo menekankan pentingnya sosialisasi DIPA sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Polres Yahukimo selama Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar mengelola anggaran secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Anggaran yang diberikan negara harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo,” tegas Kapolres.

Selanjutnya, Kabag Ren Polres Yahukimo AKP Taufik memaparkan materi terkait DIPA dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2026, termasuk rencana pendistribusian anggaran kepada masing-masing satuan fungsi. Paparan tersebut bertujuan agar seluruh satker memahami alokasi anggaran serta mekanisme penggunaannya secara tepat sasaran.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para pejabat terkait, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, profesional, dan bebas dari penyimpangan. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan Rencana Distribusi Anggaran (Rendisgar).

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam menyongsong pelaksanaan tugas Polres Yahukimo di Tahun Anggaran 2026.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Fakhiri: Papua Bukan Ujung Negeri, tapi Gerbang Pasifik

 

Jayapura — Gubernur Papua Mathius Fakhiri mendorong penguatan pengelolaan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan peningkatan konektivitas wilayah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Perbatasan Wilayah Negara bersama Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026).

Dalam forum tersebut, Mathius menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Menurutnya, wilayah perbatasan bukan sekadar garis terluar negara, melainkan beranda depan yang menentukan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kepentingan pembangunan suatu negara,” ujar Mathius.

Ia menjelaskan, Papua memiliki karakteristik perbatasan yang unik karena mencakup perbatasan darat dan laut. Perbatasan darat Indonesia–Papua New Guinea (PNG) berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Sementara perbatasan laut meliputi wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Supiori yang berbatasan langsung dengan Republik Palau.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Papua mengusulkan pembangunan dua Pos Lintas Batas Negara, yakni di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, dan di Kota Jayapura. Pembangunan PLBN dinilai penting untuk memperkuat pengawasan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Selain itu, Mathius menyoroti pentingnya pembukaan akses menuju kampung-kampung perbatasan yang selama ini masih terisolasi. Pengembangan konektivitas diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, keterhubungan antarwilayah juga akan memperkuat interaksi sosial masyarakat lintas batas serta mendukung stabilitas kawasan perbatasan.

Di luar pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong kerja sama sister province dan sister city dengan wilayah di PNG dan kawasan Pasifik. Kerja sama tersebut mencakup bidang olahraga, kepemudaan, kebudayaan, dan pendidikan, termasuk dengan mengundang delegasi PNG dalam berbagai festival budaya di Papua.

Mathius menegaskan posisi strategis Papua dalam konstelasi regional Pasifik.

“Papua adalah pintu gerbang Pasifik,” tegasnya.

Gubernur Papua Temui Menteri HAM, Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat–Daerah

 

Jakarta — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melakukan audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Dalam audiensi itu, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menteri HAM meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai berbagai dinamika pembangunan di Papua. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan seluruh elemen masyarakat guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait pentingnya penerjemahan kebijakan nasional agar selaras dengan nilai budaya, kearifan lokal, serta karakteristik masyarakat Papua. Menurutnya, kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal menjadi kunci agar program pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara optimal.

Gubernur Papua menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan potensi dan kebutuhan riil masyarakat Papua. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memperoleh dukungan luas dari masyarakat.

Audiensi dengan Menteri HAM ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Gubernur Papua dengan sejumlah menteri di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan mengingat masa kepemimpinannya yang masih relatif baru, yakni sekitar tiga bulan, sebagai upaya membangun fondasi komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua berencana melanjutkan audiensi dengan beberapa kementerian lain guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua.

Sinergi Polri dan TVRI Luncurkan Program "Rasa Bhayangkara Nusantara" Guna Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

 

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua mengikuti rapat koordinasi terpusat bersama Mabes Polri dan TVRI terkait rencana peluncuran program tayangan televisi bertajuk “Rasa Bhayangkara Nusantara”. 

Program ini merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung program unggulan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat yang dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting pada Jumat (23/01/2026) ini, berpusat di Mako Polda Papua Koya Koso.

Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. Lemdiklat Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, S.I.K., dalam arahannya menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Wakapolri dengan Direktur TVRI. Inti dari kerja sama ini adalah mempublikasikan peran aktif Polri dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini telah tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

“Polri berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat. Lewat program 'Rasa Bhayangkara Nusantara', kita akan mengedukasi masyarakat mengenai proses pengolahan makanan yang higienis dan bergizi yang dilakukan di SPPG Polri,” ujar Irjen Pol Nurworo Danang.

Selain sebagai sarana publikasi, program ini didasari oleh buku menu dengan judul yang sama, yang memuat 80 menu terbaik hasil produksi 330 SPPG Polri dari Aceh hingga Papua. Menu-menu tersebut disusun dengan melibatkan ahli kuliner, pakar gizi dari Universitas Indonesia, dan ahli komunikasi untuk memastikan kualitas nutrisi serta daya tarik rasa khas daerah masing-masing.

Tim Produksi TVRI memaparkan bahwa "Rasa Bhayangkara Nusantara" akan dikemas dalam format variety show berdurasi 26 menit. Program ini tidak hanya menampilkan demo masak (cooking show), tetapi juga memberikan edukasi nilai gizi, wawancara narasumber kompeten, hingga testimoni langsung dari penerima manfaat seperti pelajar dan ibu hamil.

Pada musim pertama (Season 1), sebanyak 20 episode akan diproduksi dengan menonjolkan 40 menu pilihan. Proses pengambilan gambar direncanakan akan dimulai serentak pada 27 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. yang diwakili PS. Paur Urpullahinfodok, IPTU Agus Hadiyanto, S.Kom., M.H. menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyediaan data visual dan dokumentasi lapangan (footage) terkait aktivitas SPPG di wilayah Papua. Hal ini bertujuan agar peran Polri di tanah Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gizi yang baik dapat tersampaikan dengan luas ke seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui program ini, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Satresnarkoba Polres Merauke Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Ganja

 

Jayapura – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Merauke berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja pada Minggu (18/01/2026) malam. Seorang tersangka berinisial R.L. diamankan di Jalan Pembangunan, Kabupaten Merauke, setelah petugas memperoleh informasi adanya seseorang yang membawa narkotika jenis ganja menggunakan kendaraan roda empat.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Merauke AKP Rachmad Ridho Satrio, S.I.K., didampingi Kasie Humas Polres Merauke Ipda Andre Msb, S.Kom, serta penyidik Satresnarkoba, bertempat di Media Corner Humas Polres Merauke, Jumat (23/01/2026).

AKP Rachmad Ridho Satrio menjelaskan bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas melanjutkan penggeledahan terhadap kendaraan dan rumah kontrakan tersangka yang berlokasi di Jalan Lampu Satu, Merauke. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 427 linting ganja, satu kaleng bekas rokok Surya berisi ganja, serta satu wadah plastik bertuliskan “Tequila” yang juga berisi ganja.

“Total berat ganja yang berhasil kami sita sebanyak 258,84 gram, yang diduga berasal dari wilayah perbatasan Negara Papua Nugini (PNG),” ungkap Kasat Resnarkoba.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan/atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Pengungkapan kasus narkotika jenis ganja ini merupakan upaya kami dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” tegas AKP Rachmad Ridho Satrio.

Ia menambahkan, Polres Merauke akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Merauke. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan setiap informasi terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Polres Pasuruan Kota Salurkan Bantuan Nasi Bungkus Bersama Pemerintah Desa untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kedawung Kulon

  

Polres Pasuruan Kota melalui Polsek Grati menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan nasi bungkus kepada warga Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/1/2025) sore. Penyaluran bantuan tersebut juga terlaksana berkat dukungan Pemerintah Desa Kedawung Kulon yang telah menyiapkan dapur umum bagi warga terdampak.

Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Grati AKP Prasetyo Budiarto, S.H., M.Hum. bersama Bhabinkamtibmas Desa Kedawung Kulon Bripka M. Abadi, dengan melibatkan Kepala Desa Kedawung Kulon M. Iskak serta perangkat desa. Pembagian bantuan dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB sebagai bentuk respons cepat terhadap musibah banjir akibat hujan deras dan luapan Sungai Kedawung.

Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas cukup deras dan berlangsung lama sejak Selasa (20/1/2026) sore hingga malam hari di wilayah hukum Polsek Grati. Kondisi ini diperparah oleh adanya air kiriman dari Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Winongan yang melintasi Sungai Kedawung sehingga mengakibatkan luapan air ke permukiman warga dan jalan desa.

Hingga Rabu (21/1/2025) pukul 15.00 WIB, debit air Sungai Kedawung masih meluap dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 80 sentimeter. Wilayah yang terdampak cukup parah berada di Dusun Kebru’an, Desa Kedawung Kulon. Melalui dapur umum yang telah disiapkan pemerintah desa, petugas menyalurkan sebanyak 75 bungkus nasi kepada warga terdampak banjir.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata pelayanan dan kepedulian, serta hasil sinergi yang baik dengan pemerintah desa.

“Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud sinergi Polri dengan pemerintah desa yang telah menyiapkan dapur umum, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kapolsek Grati AKP Prasetyo Budiarto, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan respons cepat jajarannya dengan menggandeng unsur pemerintah desa.

“Kami bergerak cepat bersama Bhabinkamtibmas dan pemerintah desa yang telah menyiapkan dapur umum untuk membantu warga terdampak banjir. Selain menyalurkan bantuan, kami juga terus memantau debit air Sungai Kedawung dan memastikan keselamatan masyarakat,” jelas Kapolsek Grati.

Dalam penanganan pascabanjir, Polsek Grati terus berkoordinasi dengan tiga pilar, BPBD, serta pemerintah Desa Kedawung Kulon. Petugas juga melakukan monitoring dan update situasi kerawanan pascabanjir, termasuk memastikan tidak adanya korban jiwa maupun kerugian material. Hingga laporan ini dibuat, korban jiwa dan kerugian material dilaporkan nihil.

Tak Pernah Absen di Tengah Warga, Babinsa Mentarang Perkuat Silaturahmi dan Jaga Kondusivitas Desa

  

MALINAU, Kalimantan Utara – Kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata pengabdian. Komitmen tersebut terus ditunjukkan Babinsa Koramil 0910-07/Mentarang, Serka Sutega, yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan desa bersama aparat desa dan masyarakat di wilayah binaannya.

Salah satu bentuk kebersamaan itu terlihat saat Serka Sutega menghadiri kegiatan bersama aparat desa dan unsur masyarakat yang digelar di Aula Kantor Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Jumat (23/1/2026).

Bagi Serka Sutega, keterlibatan Babinsa dalam setiap kegiatan desa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai ujung tombak TNI di wilayah. Dengan selalu berada di tengah masyarakat, komunikasi dapat terjalin dengan baik, kepercayaan semakin kuat, serta situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

“Kami hadir bukan hanya untuk menjalankan tugas, tetapi juga mempererat silaturahmi dan memastikan kondusivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Serka Sutega.

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa tampak aktif berdiskusi, menyerap aspirasi, serta berkoordinasi dengan aparat desa terkait berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Pendekatan humanis dan penuh kebersamaan menjadi ciri dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, Babinsa juga hadir sebagai mitra dan pengayom masyarakat. Melalui keterlibatan langsung di setiap kegiatan desa, Babinsa dapat memahami kondisi serta kebutuhan warga, sehingga tercipta kebersamaan dalam menjaga stabilitas dan mendukung kemajuan desa.

Melalui peran aktif Babinsa di tengah masyarakat, sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan warga terus terjalin dengan kuat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang aman, harmonis, dan sejahtera sebagai bagian dari ketahanan wilayah.

(Pendim 0910)