Jayapura – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama unsur keamanan memperkuat sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Tanah Papua. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi tentang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua yang digelar di Aula Lukmen I, Kantor Gubernur Papua, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Drs. Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H., Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., serta jajaran kementerian dan lembaga, para kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait dari berbagai wilayah di Tanah Papua.
Rapat koordinasi menjadi forum untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan Papua, khususnya terkait konektivitas antarwilayah, infrastruktur dasar, pelayanan publik, transportasi, perumahan, pengembangan kawasan serta penguatan potensi ekonomi masyarakat.
Gubernur Papua, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H., mengatakan pembangunan Papua membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan Papua membutuhkan sinergi dan komitmen bersama, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan pelayanan dasar dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Mathius Fakhiri.
Ia menambahkan, percepatan konektivitas darat perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik, pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan komoditas lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Papua.
Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keamanan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan situasi yang aman agar seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan aktivitasnya secara optimal.
“Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Polri siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Brigjen Pol. Muhajir.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah agenda percepatan pembangunan, antara lain penyelesaian jalan strategis, penguatan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, listrik dan akses internet, pembangunan perumahan, integrasi transportasi antarmoda serta pengembangan kawasan pertumbuhan baru.
Pemerintah pusat dan daerah juga mendorong agar pembangunan di Tanah Papua dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat serta keterlibatan Orang Asli Papua.
Sinergi lintas sektor dinilai diperlukan untuk memastikan program pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat komitmen untuk melakukan koordinasi secara berkelanjutan dalam menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan di Tanah Papua.