
Malinau – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026). Kunjungan tersebut membahas berbagai isu strategis pembangunan, khususnya peningkatan konektivitas dan pembukaan keterisolasian wilayah Kabupaten Malinau.
Mendagri beserta rombongan tiba di Bandara Robert A. Bessing Malinau menggunakan Helikopter AW169 P-3303 Polri dan Helikopter Caracal H-2210 TNI AU sekitar pukul 10.41 Wita. Kedatangan rombongan disambut Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Malinau Ping Ding, Dandim 0910/Mln Letkol Inf Cut Ferizal Yusna, S.Sos., Kapolres Malinau AKBP Dr. M. Anton Satriadi, S.H., S.I.K., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Dr. Fathur Rohman, S.H., M.H.
Setibanya di Kabupaten Malinau, Mendagri bersama rombongan menuju Kantor Bupati Malinau untuk melaksanakan rapat koordinasi secara tertutup bersama pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malinau memaparkan berbagai kondisi dan tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malinau, yang memiliki luas sekitar 38.902 kilometer persegi dengan 15 kecamatan dan 109 desa.
Salah satu perhatian utama adalah masih terbatasnya akses transportasi darat menuju wilayah hulu. Sekitar 13.000 masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada akses sungai dan udara akibat belum optimalnya jaringan jalan dan jembatan.
Selain itu, sejumlah ruas strategis masih membutuhkan pembangunan dan peningkatan konektivitas, di antaranya jaringan Data Dian–Long Pujungan–Long Kamuat–Langap–Malinau Kota sepanjang sekitar 425,73 kilometer yang masih membutuhkan pembangunan 64 jembatan.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di wilayah perbatasan. Pembangunan tersebut dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat pertahanan negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan pembangunan akses jalan di Kabupaten Malinau sebagai salah satu prioritas nasional guna meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian wilayah, serta mendukung pembangunan kawasan perbatasan.
Tiga ruas jalan utama menjadi fokus prioritas pembangunan, yakni Seksi Krayan–Malinau, Seksi Malinau–Long Pujungan, serta Seksi Mahakam Hulu–Datadian.
Mendagri juga meminta agar rencana anggaran pembangunan ketiga ruas tersebut disusun secara bertahap dan terukur dalam kurun waktu tiga tahun ke depan sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan.
Dandim 0910/Mln Letkol Inf Cut Ferizal Yusna, S.Sos., sebagai bagian dari unsur Forkopimda Kabupaten Malinau, turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Kehadiran Kodim 0910/Mln merupakan bentuk dukungan TNI terhadap sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan serta memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.
Bagi Kabupaten Malinau, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki arti strategis. Selain memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, konektivitas yang semakin baik diharapkan mampu membuka potensi ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan dasar, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sungai dan udara, serta memperkuat akses menuju kawasan perbatasan RI–Malaysia.
Kunjungan kerja Mendagri beserta rombongan di Kabupaten Malinau selesai dalam keadaan aman dan lancar. Selanjutnya, rombongan bertolak menuju Tanjung Selor menggunakan helikopter dari Bandara Robert A. Bessing Malinau.