Pangdam dan Ketua Persit Brawijaya Hadiri Seminar Parenting, Bahas Ketahanan Moral Keluarga Prajurit

Surabaya, Selasa (21 Oktober 2025) – Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V/Brawijaya menggelar Pertemuan Gabungan dan Seminar Parenting bertema “Pola Asuh dan Pencegahan Pergaulan Bebas & LGBT Sejak Usia Dini”.

Kegiatan dilaksanakan offline di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya dan online dari Makorem 083/Baladhika Jaya.

Seminar menghadirkan narasumber Dr. Risman Musa, M.A. dan Ibu Elly Risman, Psi., yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak di tengah derasnya arus informasi digital.

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 083 PD V/Brawijaya Ny. Nilam Kohir menyampaikan, kegiatan ini menjadi pengingat bagi para ibu Persit untuk memperkuat peran keluarga sebagai benteng moral anak-anak prajurit.

“Keluarga adalah benteng pertama bagi anak-anak kita. Dengan komunikasi, kasih sayang, dan keteladanan, kita dapat membimbing mereka agar tumbuh kuat dan berakhlak,” ujar Ny. Nilam Kohir.

Kegiatan ditutup dengan peninjauan UMKM Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 083 PD V/Brawijaya, sebagai dukungan terhadap kemandirian ekonomi keluarga prajurit.(Penrem083)

Curah Hujan Tinggi, Sungai Tor Meluap dan Rendam Tiga Kampung di Distrik Tor Atas

Sarmi — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sarmi selama dua hari berturut-turut, pada Minggu hingga Senin (19–20 Oktober 2025), menyebabkan Sungai Tor meluap dan merendam tiga kampung di wilayah Distrik Tor Atas, masing-masing Kampung Denander, Kampung Safrom Tane, dan Kampung Segar Tor.

Peristiwa banjir tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIT, akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap hingga ke pemukiman warga. Berdasarkan laporan di lapangan, ketinggian air mencapai batas lutut orang dewasa.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol  Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P menjelaskan, menindaklanjuti kejadian itu, Kapolsek Tor Atas bersama anggota langsung melakukan pengecekan dan pendataan terhadap warga terdampak, guna memastikan kondisi masyarakat dan memetakan dampak bencana.

Dari hasil pendataan sementara, diketahui jumlah warga yang terdampak banjir sebagai berikut, Kampung Safrom Tane: 7 Kepala Keluarga (KK), Kampung Denander: 18 Kepala Keluarga (KK) dan Kampung Segar Tor: 24 Kepala Keluarga (KK)

“Kami telah melakukan pengecekan langsung dan pendataan awal di lokasi. Jika masih ada kerusakan atau dampak tambahan yang belum terdata, akan segera kami laporkan kembali,” ujar Kabid Humas Polda Papua.

Namun, upaya pemantauan dan penanganan di lokasi tidak berjalan mudah. Akses menuju beberapa kampung masih terhambat karena jalan rusak parah, sementara jalur alternatif hanya dapat ditempuh melalui sungai. Situasi ini semakin sulit karena keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk transportasi air menuju lokasi terdampak.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, personel Polsek Tor Atas tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan terus memantau kondisi cuaca serta koordinasi bersama pemerintah distrik dan aparat kampung.

“Kami imbau warga agar tetap waspada. Jika debit air meningkat, segera cari tempat aman atau hubungi aparat setempat untuk langkah evakuasi,” tambah Kombes Pol  Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P.

Lebih lanjut dikatakan Kabid Humas Polda Papua  Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.PHingga laporan ini diterima, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Air di sebagian wilayah mulai berangsur surut, namun aparat kepolisian tetap siaga menghadapi kemungkinan hujan susulan yang dapat meningkatkan debit air kembali.

Kabid Humas juga mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem, serta segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian jika terjadi potensi bencana serupa.

“Cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Kami minta masyarakat tetap waspada dan menjaga keselamatan bersama,” tutup Kabid Humas Polda Papua  Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P.

Satgas Si Ipar Polres Yahukimo Kembali Melakukan Kelas Ceria

Dekai-Dekai-Melalui Program Si Ipar yang rutin dilakukan Rasaka Cartenz-2025, personel secara terjadwal memberikan pelajaran kepada anak-anak di Jalan Sosial Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Selasa (21/10/25). 

Kali ini, para anggota Satgas Si-Ipar memberikan pelajaran mengenal huruf dan angka kepada anak-anak usia sekolah dasar dalam suasana yang santai dan menyenangkan. 

Anak-anak yang tidak bersekolah tersebut, sangat bersemangat serta antusias dalam mengikuti proses belajar membaca dan berhitung yang di lakukan Anggota Satgas Si Ipar Polres Yahukimo 

Dengan dedikasi dan kasih sayang Pak Polisi, anak-anak tidak bersekolah itu mulai menunjukkan perubahan positif. Mereka mulai percaya diri dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pak Polisi telah menjadi contoh nyata bahwa pendidikan dan kasih sayang dapat mengubah hidup seseorang.

Materi berhitung disampaikan secara kreatif melalui permainan, lagu, dan kuis interaktif yang membuat anak-anak lebih mudah memahami konsep angka dan operasi matematika sederhana.

“Kami ingin anak-anak merasa bahwa belajar itu menyenangkan, bukan menakutkan,” ujar salah seorang personel subsatgas Si-Ipar Bripka Wawan. 

Salah satu Orang tua dari anak-anak tersebut, menyampaikan terima kasih atas Pelayanan Polres Yahukimo, yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah mereka.

Satgas SI-IPAR berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program kemasyarakatan seperti ini sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat.

Ditpolairud Polda Papua Gagalkan Penyelundupan Ganja dari PNG

Jayapura – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Papua berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan I jenis ganja yang diduga berasal dari Papua New Guinea (PNG) dan hendak diselundupkan ke wilayah Jayapura, Indonesia, melalui jalur laut, Selasa (21/10/2025).

Diketahui, sekitar pukul 22.20 WIT pada Senin (20/10/2025), tim Opsnal Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua menerima informasi adanya aktivitas penyelundupan narkotika dari arah perairan Skouw menuju Jayapura. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh PS. Kanit I Opsnal Intelair, IPDA Jarwadi, S.H., segera bergerak menggunakan Kapal Taktikal 01 Polairud untuk melakukan penyelidikan dan patroli laut di sekitar Perairan Holtekam, Kota Jayapura.

Sekitar pukul 00.05 WIT, tim mendapati satu unit long boat yang mencurigakan tengah melintas dari arah perbatasan PNG menuju perairan Jayapura. Saat dilakukan pemeriksaan, enam orang pelaku yang berada di atas kapal berusaha melarikan diri, dan empat di antaranya sempat melompat ke laut karena panik.

Dengan sigap, petugas melakukan pengejaran dan penyelamatan terhadap keempat orang tersebut dan berhasil mengamankan seluruh enam pelaku, beserta barang bukti ganja dalam jumlah besar.

Dari hasil pemeriksaan awal, keenam pelaku masing-masing berinisial EW, JM (35), TN (33), MR (26), PI (19), dan DM (25), empat di antaranya merupakan warga negara Papua New Guinea, sedangkan dua lainnya warga Kota Jayapura. Dari tangan mereka, petugas menemukan jumlah besar ganja kering yang dikemas dalam berbagai wadah seperti karung, plastik bening, tas ransel, dan kardus.

Total barang bukti yang diamankan meliputi meliputi Puluhan bal ganja kering dalam berbagai ukuran, Lebih dari 100 bungkus plastik bening berisi ganja, Serta sejumlah tas dan karung berisi ganja siap edar yang diduga akan diperdagangkan di wilayah Jayapura dengan sistem barter menggunakan motor dan barang elektronik hasil tindak pidana..

Seluruh pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

PS. Kanit I Opsnal Intelair IPDA Jarwadi, S.H., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras personel di lapangan dalam menjaga perbatasan laut dari berbagai bentuk kejahatan lintas negara.

“Kami akan terus memperketat pengawasan di jalur laut, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Papua New Guinea. Penyelundupan narkotika dan barang ilegal tidak akan kami toleransi,” tegas IPDA Jarwadi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.H. membenarkan penangkapan tersebut dan memberikan apresiasi atas kesigapan tim di lapangan.

“Penindakan ini merupakan bukti keseriusan Polri, khususnya Ditpolairud Polda Papua, dalam memberantas jaringan narkotika lintas negara. Kami juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di perairan,” ujarnya.

Prof. Hartono Tekankan Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak

Jakarta, 15 Oktober 2025 — Pemerintah bersama mitra swasta terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi. Melalui kegiatan Edukasi Media “Sukseskan Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI): Selamatkan Nyawa dari Penyakit Berbahaya”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan PT Takeda Innovative Medicines mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif melindungi masyarakat dari penyakit menular yang dapat dicegah dengan vaksin.

Data WHO tahun 2023 juga mencatat sebanyak 14,5 juta anak di dunia tidak mendapatkan imunisasi (zero dose). Indonesia berada di peringkat keenam tertinggi, dengan 1,35 juta anak belum menerima imunisasi dasar pada periode 2019–2023.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI dr. Prima Yosephine, M.K.M., menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah vaksin.

“Melalui program imunisasi rutin nasional, Indonesia berhasil menurunkan secara signifikan kasus penyakit seperti difteri, tetanus, campak, rubella, hepatitis B, dan polio. Indonesia bebas polio sejak 2014 dan berhasil menurunkan lebih dari 90% kasus campak dalam dua dekade terakhir,” ujarnya.

dr. Prima menambahkan, kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI) dilaksanakan untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah atau belum lengkap imunisasinya.

“Kami mengajak keluarga untuk memeriksa status imunisasi anak dan melengkapinya sesuai jadwal. Imunisasi tidak hanya melindungi individu, tapi juga masyarakat melalui kekebalan kelompok. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi,” tegasnya.

Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), turut menjelaskan bahwa imunisasi adalah langkah pencegahan paling efektif dalam melindungi anak-anak.

“Melalui imunisasi, tubuh dilatih mengenali dan melawan penyakit dengan cepat. Anak yang lengkap imunisasinya tumbuh lebih sehat, memiliki daya tahan lebih baik, dan terhindar dari risiko stunting,” ujarnya.

Prof. Hartono juga meluruskan sejumlah hoaks di masyarakat. “Vaksin diproduksi sesuai standar ketat dan telah melewati uji klinis BPOM. Demam setelah imunisasi bersifat ringan dan sementara, jauh lebih kecil dibanding risiko penyakit berat bila tidak diimunisasi,” jelasnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta. Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Kesehatan.

“Imunisasi adalah intervensi kesehatan paling berdampak dalam sejarah. Takeda mendukung penuh komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperluas akses imunisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi,” ujarnya.

Andreas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Kemajuan kesehatan tidak dapat dicapai sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, media, dan sektor swasta untuk memperkuat kesadaran pencegahan penyakit,” tambahnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan, Takeda juga mengadakan program vaksinasi untuk karyawan dan keluarga, serta terus mendorong masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai vaksinasi yang direkomendasikan oleh IDAI dan PAPDI.

Imunisasi untuk Indonesia Sehat dan Tangguh. Melalui inisiatif PENARI, pemerintah berharap masyarakat makin sadar akan pentingnya imunisasi lengkap untuk seluruh keluarga. Upaya bersama ini tidak hanya melindungi anak-anak dari penyakit menular, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

“Mari jadikan PENARI sebagai momentum untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan terlindungi dari penyakit berbahaya,” tutup Andreas.

Kantor Wilayah Kemenkum Bali Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2025

 

Denpasar, 21 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan rapat capaian kinerja bertempat di Ruang Arjuna, Denpasar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta seluruh pejabat struktural dan fungsional ahli madya di lingkungan Kantor Wilayah.

Rapat ini diselenggarakan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran diharapkan dapat meninjau kembali target yang telah ditetapkan serta langkah-langkah strategis dalam pencapaiannya. Evaluasi dilakukan secara komprehensif agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran pada setiap satuan kerja. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Eem Nurmanah.

Lebih lanjut, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa penyerapan anggaran bukan hanya sekadar memenuhi target administratif. Namun juga merupakan cerminan dari kinerja dan komitmen seluruh jajaran terhadap tanggung jawab yang diemban. Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengedepankan akuntabilitas.

Selain membahas aspek penyerapan anggaran, rapat juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Setiap bidang diminta menyampaikan laporan perkembangan serta rencana tindak lanjut untuk mempercepat realisasi capaian. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Di akhir rapat, Eem Nurmanah mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Ia berharap semangat kolaboratif dan profesionalisme dapat terus dipertahankan demi mendukung kinerja Kementerian Hukum secara menyeluruh. "Mari kita bersama-sama menjaga komitmen dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutupnya. (*)

Analisis dan Evaluasi Hukum Jadi Langkah Nyata Implementasi Asta Cita Keempat Pemerintahan Prabowo

 

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali turut berpartisipasi secara daring melalui Zoom Meeting dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Senin (21/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Keempat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian serta langkah konkret dari seluruh elemen bangsa.

“Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan dan anak,” ujar Haris Sukamto.

Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Marsiana Dominica Jone memaparkan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan respons hukum yang cepat, tepat, dan tersistem. Berdasarkan data SIMFONI PPA, tercatat 21.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia per 21 Oktober 2025.

Sebagai langkah konkret, BPHN membentuk Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Keempat. Tim ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan serta mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Amira Paripurna (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga) serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang memberikan pandangan akademis dan yuridis terkait tantangan dan solusi hukum dalam penanganan kekerasan berbasis gender.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam memperkuat pelaksanaan pembinaan hukum di daerah.

“Kami di Kanwil Kemenkum Bali siap berkolaborasi untuk mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, serta memastikan nilai-nilai perlindungan hukum hadir di tengah masyarakat,” ungkap Eem Nurmanah.

Melalui partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Bali dalam kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

(*)

Rapat Koordinasi Pengawasan Sektor Strategis antara Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Jayapura – Tim Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dan  Polda Papua melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan izin peruntukan BBM,Pupuk, Pelabuhan dan Sekolah bertempat di Gedung Negara Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, distribusi pupuk, aktivitas pelabuhan, serta pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan.

kegiatan ini dipimpin langsung oleh Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua Kombes Pol Sandi Sultan, S.I.K., M.H yang mewakili Irwasda Polda Papua bersama Dir Binmas Polda Papua Kombes Pol Erick K. Sully, S.I.K dan perwakilan dari Ditbinmas, Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Ditintelkam, dan Bidhumas Polda Papua.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Papua Selatan, hadir Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., I.P.M., didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung, S.E., M.Si., beserta jajaran pejabat Inspektorat.

Dalam arahannya, Kombes Pol Sandi Sultan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Polda Papua dan Inspektorat Papua Selatan dalam rangka pencegahan penyimpangan perizinan dan penyalahgunaan subsidi di daerah.

“Pengawasan ini bersifat preventif yang berfokus  pada sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti distribusi pupuk dan BBM bersubsidi, operasional pelabuhan, serta pengelolaan dana pendidikan,” jelas Kombes Sandi.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan dengan melibatkan lima satuan kerja utama di lingkungan Polda Papua, serta menekankan pentingnya verifikasi data BBM subsidi dan audit silang terhadap nomor kendaraan untuk mencegah praktik penyalahgunaan.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua atas dukungan dalam memperkuat sistem pengawasan di wilayahnya.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan, kami menyambut baik kerja sama ini. Pengawasan diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Gubernur Apolo.

Ia juga menyoroti beberapa permasalahan aktual di Papua Selatan, antara lain terkait proyek strategis nasional di Distrik Wanam, keberadaan kendaraan berpelat nomor luar daerah yang berdampak pada kuota BBM, serta pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kondisi fisik sekolah di daerah tersebut.

Rencananya Tim Pengawasan Polda Papua akan melanjutkan kegiatan langsung di lapangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan, meliputi sektor BBM, pupuk, pelabuhan, dan sekolah.