Apel Hari ke-5 Operasi Ketupat Cartenz-2026, Polda Papua Tegaskan Kesiapsiagaan Personel

Jayapura – Personel Polda Papua melaksanakan Apel Operasi Ketupat Cartenz-2026 UKL 2 hari ke-5 yang berlangsung di Lapangan Command Center Polda Papua, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan apel dipimpin oleh Padal UKL 2 dan diikuti oleh personel Polda Papua yang tergabung dalam Sprin UKL 2, serta turut dihadiri oleh Danyon A Pelopor Kompol Hatorangan Nainggolan. Apel tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz-2026.

Dalam arahannya, Padal UKL 2 menyampaikan bahwa personel akan melaksanakan patroli pada sore hari sebagai bagian dari tugas rutin operasi guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

“Sebagai bagian dari tim, kita memiliki tanggung jawab penting tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Setiap pelaksanaan patroli merupakan bentuk kontribusi kita bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Padal UKL 2 mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan komunikasi antar anggota, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. 

“Mari kita kerahkan semangat dan kerja sama terbaik, siapkan diri dengan baik, jaga komunikasi, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi yang aman dan lingkungan yang lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan apel berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan personel Polda Papua dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz-2026 guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Bank Mandiri Percepat Program 3 Juta Rumah Lewat Sosialisasi KPP di Denpasar

 

Denpasar, 16 Maret 2026 - Bank Mandiri kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, bank berkode emiten BMRI ini mengakselerasi implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bagi pelaku usaha sektor perumahan, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi menuju target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Denpasar pada Senin (16/03) dan diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 50 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 350 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari, Regional CEO XI/Bali dan Nusa Tenggara Alexander J. Patty dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Melalui pertemuan ini, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan besarnya dampak sektor perumahan terhadap perekonomian nasional.

“Pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan memperkuat ekosistem perumahan, kita sejatinya membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri pendukung, serta mendorong daya saing bangsa di masa depan,” ujar Maruarar di Denpasar, Senin (16/03).

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem Danantara yang terintegrasi. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

“Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, Bank Mandiri berharap program ini dapat memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat pengembangan ekosistem sektor perumahan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.

Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai melalui KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan bank penyalur. Skema ini dirancang agar pembiayaan tetap pruden sekaligus mudah diakses oleh pelaku usaha yang terlibat dalam sektor perumahan.

Sejalan dengan skema tersebut, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan. Mengacu pada klasifikasi usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, fasilitas KPP dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah dengan plafon pembiayaan hingga Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk usaha menengah.

Dengan cakupan tersebut, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Selain itu, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha. (*)

Jelang Idul Fitri, Polda Papua Gelar Apel Operasi Ketupat Cartenz Hari Keempat dan Tekankan Pengamanan Humanis

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar apel personel dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026 di Lapangan Command Center Polda Papua, Senin (16/03/2026).

Apel tersebut dipimpin oleh Padal UKL 1, AKP Lamasi, S.IP dan dihadiri oleh Kanit 2 Subden 2 Jibom Polda Papua, Iptu Yabes Baransano, serta diikuti oleh para Kasubsatgas Operasi Ketupat Cartenz 2026 dan personel Polda Papua yang terlibat.

Dalam arahannya, AKP Lamasi menegaskan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Cartenz 2026 memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif, khususnya menjelang hingga selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.

“Pada pelaksanaan Operasi Ketupat ini kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, khususnya dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat menjelang dan selama perayaan Idul Fitri,” ucap AKP Lamasi.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan, kedisiplinan, serta selalu mengutamakan keselamatan personel dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jaga kekompakan, disiplin, dan utamakan keselamatan personel dalam setiap tindakan. Semoga pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.

Melalui kegiatan apel tersebut, diharapkan seluruh personel dapat melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua selama periode pengamanan Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Papua juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga toleransi antarumat beragama, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, serta tidak memaksakan diri melakukan perjalanan apabila dalam kondisi lelah demi keselamatan bersama.

Bag SDM Polresta Jayapura Kota Verifikasi Administrasi Penerimaan Polri 2026, Ratusan Peserta Antusias Mendaftar

Jayapura – Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polresta Jayapura Kota melalui Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) melaksanakan kegiatan pendaftaran dan verifikasi administrasi Penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Bag SDM Polresta Jayapura Kota, Senin (16/03/2026) siang.

Proses pendaftaran penerimaan Polri telah dibuka sejak 9 Maret 2026 dan akan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Hingga pertengahan masa pendaftaran, antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi cukup tinggi. Tercatat sebanyak 565 orang telah mendaftar, terdiri dari 543 peserta jalur Bintara dan 22 peserta jalur Tamtama.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 peserta jalur Bintara dan 2 peserta jalur Tamtama telah menjalani proses verifikasi administrasi di Pabanrim Polresta Jayapura Kota.

Dalam tahapan verifikasi, panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi para peserta, meliputi pengecekan berkas pendaftaran, batas usia, tinggi badan, nilai ijazah atau rapor kelas XII, serta kesesuaian jalur seleksi dengan latar belakang pendidikan pendaftar. 

Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian didata dan dimasukkan ke dalam grup komunikasi untuk mendapatkan arahan serta informasi terkait tahapan seleksi berikutnya.

Kabag SDM Polresta Jayapura Kota, AKP Suhardi Syahailatua, S.Sos., mengatakan bahwa seluruh proses pendaftaran dan verifikasi dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.

“Seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Kami memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip BETAH,” ucap AKP Suhardi.

Ia juga mengimbau para calon peserta untuk mempersiapkan diri secara maksimal serta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi.

“Penerimaan Polri tidak dipungut biaya. Kami mengajak para peserta untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, mempersiapkan diri dengan baik, dan mengikuti setiap tahapan seleksi secara jujur dan sportif,” pungkasnya.

Forum Perempuan 2026 Dorong Kepemimpinan Perempuan Perkuat Sistem Kesehatan Inklusif

 Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membuka Forum Perempuan: Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan di Jakarta (10/03).

Jakarta, 10 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan.” Forum ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara global, laporan Global Gender Gap 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor kesetaraan gender meningkat dari 68,6% menjadi 69,2%. Kemajuan ini juga terlihat dari meningkatnya keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan pada kategori legislator, pejabat senior, dan manajer meningkat dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025. Di sektor kesehatan, data WHO Global Health Observatory (2023) mencatat 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama kehamilan. Meski demikian, tantangan struktural masih ada, termasuk data BPS (2024) yang menunjukkan sekitar 5,9% perempuan usia 20–24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, yang berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.”

Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, tetapi juga penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, ‘Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,’ yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan.”

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang.”

Figen Samdanci dari Takeda Pharmaceuticals menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan jangka panjang untuk memperkuat kesehatan masyarakat, termasuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan dan mendukung upaya pencegahan di tingkat komunitas melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Assistant Representative UNFPA Indonesia, Verania Andria, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang dilaksanakan secara nasional dan di wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang. Forum yang diikuti lebih dari 500 peserta secara luring dan daring ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak utama lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Menutup forum, Prof. Nila menegaskan bahwa hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata di keluarga, komunitas, dan kebijakan publik demi membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Optimalkan Operasi Ketupat Cartenz 2026, Polda Papua Tekankan Penggunaan Data Akurat dalam Pengamanan

Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) hari kedua pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026 secara daring dan luring. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian pengamanan Idul Fitri berjalan efektif, tepat sasaran, serta berbasis pada data lapangan yang akurat dan terkini.

Rapat evaluasi tersebut berlangsung di Aula Command Center Mako Polda Lama Papua, Senin (16/3/2026), dan dipimpin langsung oleh Wakasatgasopsda Operasi Ketupat Cartenz 2026, Kombes Pol Sondang Richman Daniel Siagian, S.I.K. Kegiatan ini diikuti oleh para Kasatgas, Kapusdalopsda, serta Karendalopsres dari seluruh wilayah jajaran Polda Papua.

Dalam arahannya, Kombes Pol Sondang menegaskan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta menyempurnakan strategi pelaksanaan tugas di lapangan. 

Ia juga menekankan pentingnya akurasi panel data pada setiap Pos Pengamanan (Pospam) maupun Pos Pelayanan (Posyan) yang menjadi pusat pengendalian kegiatan operasi.

“Perencanaan setiap kegiatan harus didasarkan pada data yang valid. Apabila data yang digunakan tidak akurat, maka pelaksanaan tugas di lapangan tidak akan memiliki arah yang jelas. Karena itu, saya meminta para Karendalopsres untuk kembali mengecek panel data di pos-pos operasi agar lebih spesifik dan benar-benar menggambarkan kondisi wilayah masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemetaan potensi kerawanan harus dilakukan secara rinci dan tidak bersifat umum. Data yang disajikan harus mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan, termasuk potensi kemacetan pada jam-jam tertentu maupun titik rawan kriminalitas di wilayah tertentu, termasuk di daerah Pegunungan.

“Panel data bukan sekadar angka untuk dilaporkan, tetapi harus mencerminkan situasi nyata di lapangan. Setiap wilayah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda, baik dari sisi kecelakaan lalu lintas maupun potensi gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, fokus kegiatan operasi harus menyesuaikan kondisi tersebut agar penempatan personel dan pola patroli benar-benar efektif,” tambahnya.

Memasuki hari ketiga pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz 2026, pimpinan Polda Papua juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan baik sehingga situasi kamtibmas di wilayah Papua tetap terjaga aman dan kondusif.

Dengan masih tersisa beberapa hari pelaksanaan operasi, seluruh jajaran diharapkan tetap konsisten menjalankan mekanisme dan strategi operasi yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan koordinasi serta respons cepat terhadap potensi gangguan di lapangan.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Polda Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat, sehingga rangkaian perayaan Idul Fitri di Tanah Papua dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Pastikan Mudik Aman, Satgas Banops Polda Papua Intensifkan Patroli Humanis di Titik Keramaian Jayapura

 

JAYAPURA – Memasuki hari keempat pelaksanaan Operasi Ketupat Cartenz-2026, Kepolisian Daerah Papua terus meningkatkan intensitas pengamanan wilayah. Satgas Banops Polda Papua melaksanakan patroli Unit Kecil Lengkap (UKL) 1 guna memantau situasi kamtibmas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (16/3/2026) ini diawali dengan apel pengecekan pasukan di Lapangan Command Center Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Banops, Kompol John.

Dalam arahannya, Kompol John menekankan bahwa kehadiran personel di lapangan bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya nyata Polri dalam menjamin kenyamanan beribadah dan mobilitas masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap interaksi.

"Tujuan utama Operasi Ketupat ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, kehadiran kita di lapangan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kedepankan sikap humanis dan berikan pelayanan terbaik bagi warga yang membutuhkan bantuan," ujar Kompol John saat memimpin apel.

Rangkaian patroli menyasar sejumlah titik vital dan pusat keramaian di Kota Jayapura, di antaranya:

Kawasan Pasar Youtefa: Memantau aktivitas ekonomi dan mencegah potensi tindak kriminalitas di pusat perbelanjaan.

Lingkaran Abepura: Pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan jelang berbuka puasa.

Pengecekan Pos Pengamanan (Pospam): Memastikan kesiapsiagaan personel di pos-pos operasi dalam melayani pemudik.

Selain melakukan pemantauan, personel di lapangan juga aktif menjalin komunikasi dengan warga (giat sambang) untuk menyerap informasi terkait situasi keamanan di lingkungan sekitar.

"Kami mengingatkan personel untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan kamtibmas dan selalu menjaga keselamatan diri selama bertugas. Sinergi dan koordinasi antarpos pengamanan menjadi kunci suksesnya Operasi Ketupat Cartenz tahun ini," tambahnya.

Kegiatan patroli yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIT tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Polda Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah demi terwujudnya Idul Fitri yang damai di Tanah Papua.

Polantas Menyapa di RRI, Ditlantas Polda Papua Sampaikan Informasi Lalu Lintas dan Edukasi Keselamatan Berkendara

Jayapura – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Papua kembali melaksanakan program “Polantas Menyapa” melalui siaran radio bersama RRI Kota Jayapura pada Senin (16/03/2026). Kegiatan ini menjadi sarana bagi Kepolisian untuk menyampaikan informasi kondisi arus lalu lintas sekaligus memberikan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, personel yang terlibat di antaranya Brigpol Feronika, Brigpol Melisa, Briptu Dina, Bripda Septian, dan Bripda Gracia. Melalui siaran langsung di RRI, para personel melaporkan situasi lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, di antaranya Traffic Light Brimob Abepura, Pos Pengadilan Abepura, Mall Jayapura, Pos Heppap Kotaraja, hingga Pos Sarmi.

Melalui program tersebut, petugas juga menyampaikan berbagai imbauan kepada masyarakat pengguna jalan, seperti kewajiban menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara roda dua, penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat, serta pentingnya memeriksa kelengkapan kendaraan sebelum berkendara.

Dalam kesempatannya, Dirlantas Polda Papua selaku Kaopsda Ops Ketupat Cartenz 2026, Kombes Pol Indra K. Mangunsong, S.H., S.I.K., M.M., mengatakan bahwa program “Polantas Menyapa” merupakan salah satu upaya kepolisian dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus menyampaikan informasi lalu lintas secara cepat dan aktual.

“Program Polantas Menyapa melalui RRI ini menjadi sarana komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui siaran radio, kami dapat menyampaikan kondisi arus lalu lintas secara langsung sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara,” ujar Dirlantas.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa menjelang arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polda Papua akan melaksanakan Operasi Ketupat Cartenz 2026 sebagai upaya pengamanan terpadu guna memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keamanan masyarakat selama periode libur Lebaran.

“Melalui Operasi Ketupat Cartenz 2026, kami akan mengoptimalkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik dan arus balik. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas sangat penting guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, serta mengenakan seatbelt bagi pengemudi mobil. Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Papua berharap masyarakat dapat memperoleh informasi lalu lintas secara cepat sekaligus meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua.